Disparekraf Pesisir Barat Terus Kembangankan Pariwisata

Makin berkembangnya dunia pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat, Pemkab setempat khususnya dinas Pariwisata ekonomi Kreatif (disparekraf) memiliki berbagai rencana kedepan pengembangan, terobosan untuk memaksimalkan berbagai potensi pariwisata yang ada.

kepala dinas Pariwisata dan Ekonomi kreatif (Disparekraf) Kabupaten Pesisir Barat, Guntur Panjaitan, beberapa waktu lalu, mengatakan, khusus di pantai wisata labuhan jukung yang sering dijadikan tempat berbagai kegiatan masyarakat dan pemerintah, Pemkab Pesisir Barat telah memiliki site plant dalam rangka pengembangan lokasi itu, " bukan hanya Labuhanjukung, semua titik-titik lokasi wisata sepanjang pantai pesisir barat akan dikembangkan, melalui berbagai pembangunan, namun tentu secara bertahap," jelasnya, Kamis (7/11).

Meskipun terbilang nilainya masih kecil namun telah berjalan, Dari bulan Mei 2013 lalu hingga saat ini kata guntur, PAD yang masuk dari pantai wisata Labuhan jukung yaitu sebesar Rp2.694.000, diharapkankan pada tahun 2014 mendatang akan terjadi peningkatan PAD, yang diiringi dengan penambahan dan pengembangan fasilitas wisata di lokasi pantai tersebut.

Selain itu kata dia, pengembangan pariwisata membutuhkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam bidang tersebut, seperti pemahaman bahasa inggris, agar masyarakat bisa berinteraksi dengan wisatawan luar negeri dan mendapat keuntungan dari sektor tersebut. "Perlu pengembangan Sumberdaya manusia, karen sekarang masih sangat minim SDM yang betul-betul paham tentang kepariwisataan, karena pariwisata sifatnya menjual," kata dia.

Minimnya SDM yang ada kata guntur, menjadikan harapannya dengan adanya 4 formasi penerimaan CPNSD kabupaten Pesisir Barat yang diambil dari sarjana lulusan kepariwisataan diharapkan mampu mengembangkan pariwisata di kabupaten tersebut.

Penengembangan pariwisata, lanjut Guntur juga menyangkut keamanan para pengunjung pantai wisata di Kabupaten Pesisir Barat, oleh sebab itu kedepan akan ditempatkan beberapa petugas yang memiliki pengetahuan dan keterampilan berjaga dan mengawasi titik-titik pantai yang menjadi tempat para wisatawan mandi, berenang, dan melakukan surfing, untuk mengawasi dan menjaga keselamatan pengunjung di pada saat melakukan aktifitas tersebut.

"pengembangan wisata juga meliputi penjaga pantai dan penyelam , mengantisipasi bencana pariwisata jangan sampai terjadi pengunjung hanyut atau tenggelam, dan itu juga butuh pelatihan," kata dia.

Semua itu kata Guntur, butuh kerjasama dan dukungan warga, dalam rangka mengembangkan dan memaksimalkan potensi pariwisata yang ada dikabupaten tersebut, sehingga muaranya terjadi peningkatan ekonomi dan taraf hidup warga di kabupaten termuda di propinsi Lampung tersebut. 

"Terus kita tata karena cepat atau lambat, dunia pariwisata di kabupaten pesisir barat akan terus berkembang dan itu membutuhkan kesiapan kita semua baik dari Sumber daya manusianya dan juga sarana dan prasarana wisata yang terus dibangun, meskipun itu memang secara bertahap kita lakukan," tukas Guntur

Gubernur Lampung Lantik Pemerintah Pesisir Barat

Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P., Kamis (25-4), dijadwalkan melantik 21 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
Ke-21 jabatan eselon II yang akan diisi untuk melaksanakan pemerintahan daerah otonomi baru bersama Penjabat (Pj.) Bupati Pesisir Barat Kherlani itu di antaranya adalah sekretaris kabupaten, 3 asisten, 1 sekretaris DPRD, 10 kepala dinas, dan 6 kepala lembaga teknis.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Lampung Barat Burlianto Eka Putra, Rabu (24-4), mengatakan pelantikan digelar di Gedung Wanita Krui. Usai pelantikan itu, Gubernur bersama rombongan akan meninjau lokasi perkantoran Pemkab Pesisir Barat.
Adapun jabatan eselon II yang akan dilantik itu adalah jabatan sekkab Pesisir Barat. Kemudian, asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahtraan Rakyat, asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, asisten Bidang Administrasi Umum, serta sekretaris Dewan.

Ke-10 dinas tersebut di antaranya Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga; Dinas Kesehatan; Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan, dan Catatan Sipil; Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informasi; dan Dinas Pekerjaan Umum. 

Selanjutnya, Dinas Koperasi, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif; Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan; Dinas Peternakan, Kelautan, dan Perikanan; serta Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Kemudian enam lembaga teknis daerah, yaitu Inspektorat; Bappeda; Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, dan Pemerintahan Desa; Kantor Lingkungan Hidup; Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan Pol-PP. Sementara camat dan sekretaris kecamatan juga direncanakan dilantik.

Sementara itu, informasi yang diperoleh menyebutkan ada empat pejabat berasal dari Pemkab Lampung Barat. Informasi juga menyebutkan sekretaris Kabupaten Pesisir Barat bakal dipegang oleh Sobri atau mantan ajudan gubernur Lampung Predi.

Aset
Di sisi lain, Pemkab Lampung Barat terus menginventarisasi aset-aset yang akan diserahkan ke Pemkab Pesisir Barat. Penyerahan aset masih menunggu persetujuan DPRD Lambar.

Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri, usai menghadiri rapat paripurna penyampaian LKPj. bupati 2012 di aula DPRD Lambar, kemarin (23-4), mengatakan Pemkab Lampung Barat segera menyerahkan aset yang ada di wilayah pesisir kepada DOB Pesisir Barat yang kini resmi menjadi kabupaten baru.

"Secepatnya akan kami serahkan aset, baik yang diam maupun bergerak, kepada pesisir Barat, sudah kami inventarisasi tinggal menunggu proses penghapusan oleh DPRD. Kami ini enggak neko-neko dan lurus-lurus saja," kata Mukhlis.

Mukhlis yakin dengan mekarnya DOB Pesisir Barat tidak akan mengganggu proses pembangunan di kabupaten induk. Justru kedua wilayah tersebut akan semakin cepat pembangunannya karena terfokus di 15 kecamatan yang selama ini harus dibagi ke 26 kecamatan.

"Kami yakin Lampung Barat akan semakin cepat berkembang, begitu juga pesisir barat karena pembangunan akan lebih terfokus," ujar dia.Ketua DPRD Lambar Dadang Sumpena mengatakan untuk penyerahan aset, baik bergerak maupun aset diam, yang ada di wilayah pesisir, terlebih dahulu harus melalui persetujuan rapat paripurna DPRD.

"Kami harus paripurnakan terlebih dahulu karena kaitannya dengan penghapusan aset, setelah itu baru diserahkan ke Pesisir Barat, dan secepatnya akan kami bahas," kata Dadang

Pesisir Barat Bahas Prioritas Pembangunan

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (KPB), untuk pertama kalinya melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kabupaten setempat. Musrenbang dipusatkan di GSG Selalaw, Kecamatan Pesisir Tengah, Rabu hingga Kamis (26-27/2).

Disampaikan Ketua Panitia Musrenbang Kabupaten Pesisir Barat, yang merupakan Plt. Kepala Bappeda KPB, Firman Muntako, SE, bahwa pelaksanaan Musrenbang ini berdasarkan UU No.25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan. Selain itu, Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008.

"Pelaksanaan Musrenbang ini bertujuan untuk menetapkan rencana kerja Pemda (RKPD) dan program prioritas pembangunan tahun anggaran 2015, serta untuk menghasilkan kesepakatan dan komitmen di antara pelaku pembangunan atas program kegiatan yang dilaksanakan di tahun anggaran 2015 mendatang," paprnya.

Selain itu juga menyusun rencana program pembangunan KPB Tahun 2015 sebagai proses kelanjutan dan proses aspirasi masyarakat. Sebelum dilaksanakan Musrenbang kabupaten ini juga dilakukan Musrenbang pekon dan kecamatan.

"Diharapkan usulan-usulan yang disampaikan pada Musrenbang kabupaten ini, yang dihasilkan dari Musrenbang pekon dan naik ke Musrenbang kecamatan bisa sesuai dan memang cukup diharapkan bisa terealisasi di Tahun 2015 itu," jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut selain dihadiri seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemkab Pesisir Barat, juga dihadiri oleh anggota DPRD Lampung Barat asal Pesisir Barat, seperti Dinuri, Hj. Winda Yuhanis, Eliza Wati, Chairul Iswan, dan beberapa anggota lainnya, para tokoh ada dari 16 saibatin yang ada di Pesisir Barat, tokoh pemuda serta beberapa ormas yang tergabung dalam organisasi se-Pesisir Barat.

Juga hadir, Muspida  Lambar yakni Dandim 0422 Letkol Inf. Slamet Riyadi, Waka Polres Lambar Kompol Afandi Raharjo, SE, dan kepala Rutan kelas IIB,  Fajar Nur Cahyono, Amd, IP, S.Sos. 

Sementara Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Pesisir Barat, H Kherlani, SE, MM, menjelaskan bahwa pertemuan hari ini (kemarin) akan menghasilkan dan menentukan nasib masyarakat selama setahun ke depan, apakah ada perubahan atau tidaknya. Jadi Musrenbang kabupaten ini sangat penting dan strategis, dari itu agar semua pihak yang terlibat dalam hal ini seluruh satker dan lainnya dapat memberikan usulan-usulan dan pemikiran yang kritis.

"Kebijakan-kebijakan yang ada nantinya harus didukung oleh seluruh sektor, karena itu diharapkan dalam lima tahun ke depan kabupaten ini dapat mengungguli kabupaten lainnya. Sedangkan, dalam membangun ada beberapa yang menjadi potensi khusus seperti SDA, karena itu diharapkan masyarakat pada 2020 mendatang dapat lebih sejahtera, " ungkapnya.

MUSRENBANG PERTAMA PESISIR BARAT

PESISIR BARAT - Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (KPB), untuk pertama kali melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten. Kegiatan tersebut, berlangsung di GSG Selalaw, Kecamatan Pesisir Tengah, Rabu (26/2).

Menurut Pj. Bupati Pesisir Barat, Hi. Kherlani, S.E., M.M., pertemuan itu, akan menghasilkan dan menentukan nasib masyarakatnya selama satu tahun ke depan.

Musrenbang kabupaten tersebut, kata Kherlani, sangat penting dan strategis. Maka dirinya berpesan, agar semua pihak yang terlibat, dapat memberikan usulan-usulan dan pemikiran yang kritis. Hal ini akan memberikan dampak positif terhadap kemajuan Pesisir Barat.

’’Kebijakan-kebijakan yang ada, nantinya harus didukung oleh seluruh sektor. Oleh karena itu, diharapkan dalam lima tahun ke depan kabupaten ini dapat mengungguli kabupaten lainnya. Sedangkan, dalam membangun ada beberapa yang menjadi potensi khusus seperti SDA, karena itu diharapkan masyarakat pada 2020 mendatang dapat lebih sejahtera,’’ ungkap mantan Wakil Wali kota Bandarlampung itu.

Sementara itu, Plt. Kepala Bappeda, Firman Muntako, S.E. menjelaskan, bahwa pelaksanaan musrenbang kali ini berdasarkan UU No.25 tahun 2004, Tentang sistem perencanaan pembangunan. Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

 Selain itu, ini juga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) No.54 tahun 2010, tentang pelaksanaan peraturan pemerintah No.8 tahun 2008. ’’Pelaksanaan musrenbang ini bertujuan untuk menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan program prioritas pembangunan tahun anggaran 2015. Serta untuk menghasilkan kesepakatan, komitmen di antara pelaku pembangunan, atas program kegiatan yang dilaksanakan di tahun anggaran 2015. Selain itu juga, menyusun rencana program pembangunan KPB tahun depan. Sebagai bentuk proses kelanjutan, dan proses aspirasi masyarakat. Sebelum dilaksanakan musrenbang kabupaten ini, juga dilakukan musrenbang pekon dan Kecamatan,’’ tutupnya.

Dalam kegiatan tersebut, juga dihadiri anggota DPRD Lambar, Dandim 0422/Lambar, Letkol INF. Slamet Riyadi, Waka Polres Lambar, kompol Afandi Raharjo, S.E., Karutan Krui Sai Batin, serta tokoh masyarakat dan perwakilan Bappeda Provinsi Lampung, Hermansyah, S.E. (nov/ced/kdi

DPRD Dukung Pemekaran Pesisir Barat

Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang kembali mengusulkan 5 (Lima) daerah otonomi baru (DOB) yang akan segera di paripurnakan disambut baik oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, karena salah satu daerah yang masuk dalam RUU DOB adalah Kabupaten Pesisir Barat (KPB), Lampung.

Upaya untuk mewujutkan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pesisir Barat yang terus diupayakan oleh Pihak Pemerintah Kabupaten Lampung Barat baik melalui pihak Eksekutif maupun Legislatif terasa kian nyata setelah adanya upaya pengambilan Hak Inisyatif dari wakil rakyat yang ada di senayan.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Lampung Barat Parosil Mabsus, S.Pd yang notabene merupakan leading sektor dari urusan Pemerintahan ketika diminta tanggapannya terkait rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pesisir Barat tersebut beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa pihaknya sangat bersyukur dengan rencana yang akan diambil oleh pihak DPR RI dengan mengambil hak inisyatif untuk mengesahkan 5 DOB yang salah satunya merupakan DOB Kabupaten Pesisir Barat.

Parosil juga mengatakan dengan mekarnya Kabupaten Pesisir Barat kedepan tentunya akan membantu masyrakat yang berada di daerah pesisir krui utamanya dalam peningkatan pembangunan dan pelayanan terhadap masyrakat. “Selama ini ibarat kue kita masih banyak baginya kalau KPB mekar mereka punya kue sendiri yang tidak perlu dibagi,” jelas Parosil.

Parosil juga mengaku sejak lama persyaratan DOB Kabupaten Pesisir Barat untuk menjadi Kabupaten sudah lengkap. " Waktu itu, pembahasan ditingkat pusat terhenti karena ada moratorium oleh Presiden, dan ampres belum keluar, makanya diberhentikan. " ujarnya.

Jika moratorium pemekaran DOB sudah dicabut, dan DPR sudah membahas dan mengsahkan maka pemerintah kabupaten bersama legislatif harus segera membahas anggaran untuk realisasi pemekaran Kabupaten pesisir Barat. Itu sebagai bentuk keseriusan kabupaten mendukung penuh lahirnya kabupaten pesisir barat yang sejak beberapa tahun terakhir terus di perjuangkan oleh seluruh komponen masayarakat.

Menurut Farosil dukungan eksekutif dan legislatif di Lambar selama ini dibuktikan dengan realisasi pelepasan aset daerah, pembentukan Pansus dan pengalokasian anggaran pemekaran dan beberapa aktivitas lainnya yang pada intinya untuk merealisasikan lahirnya kabupaten pesisir barat."Yang pasti dukungan pemkab, dewan dan seluruh elemen masyarakat Lampung barat penuh mendukung pemekaran pesisir barat," tegas politisi PDI Perjuangan itu

Senada disampaikan anggota DPRD Lambar Asal Pesisir, Dedi Ansori, menurutnya, Paripurna pembahasan RUU pemekaran pesisir barat itu, kembali memberikan semangat bagi warga pesisir yang telah belasan tahun memperjuangkan untuk kemajuan daerah peisir," terlepas segara jadi kabupaten ataupun menunggu beberapa waktu lagi, tapi ini adalah kabar menggembirakan bagi warga pesisir. Perjuangan yang telah belasan tahun itu kian menjadi kenyataan." Kata dia

Masih kata Dedi, selaku wakil rakyat, ia mengharapkan seluruh elemen terutama yang tergabung dalam panitia pemekaran bisa melakukan koordinasi dengan baik bersama pemerintah daerah, sehingga perjuangan pemekaran tersebut bisa segera terujud guna kepentingan