Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P., Kamis (25-4), dijadwalkan melantik 21 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
Ke-21 jabatan eselon II yang akan diisi untuk melaksanakan pemerintahan daerah otonomi baru bersama Penjabat (Pj.) Bupati Pesisir Barat Kherlani itu di antaranya adalah sekretaris kabupaten, 3 asisten, 1 sekretaris DPRD, 10 kepala dinas, dan 6 kepala lembaga teknis.
Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Lampung Barat Burlianto Eka Putra, Rabu (24-4), mengatakan pelantikan digelar di Gedung Wanita Krui. Usai pelantikan itu, Gubernur bersama rombongan akan meninjau lokasi perkantoran Pemkab Pesisir Barat.
Adapun jabatan eselon II yang akan dilantik itu adalah jabatan sekkab Pesisir Barat. Kemudian, asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahtraan Rakyat, asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, asisten Bidang Administrasi Umum, serta sekretaris Dewan.
Ke-10 dinas tersebut di antaranya Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga; Dinas Kesehatan; Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan, dan Catatan Sipil; Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informasi; dan Dinas Pekerjaan Umum.
Selanjutnya, Dinas Koperasi, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif; Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan; Dinas Peternakan, Kelautan, dan Perikanan; serta Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Kemudian enam lembaga teknis daerah, yaitu Inspektorat; Bappeda; Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, dan Pemerintahan Desa; Kantor Lingkungan Hidup; Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan Pol-PP. Sementara camat dan sekretaris kecamatan juga direncanakan dilantik.
Sementara itu, informasi yang diperoleh menyebutkan ada empat pejabat berasal dari Pemkab Lampung Barat. Informasi juga menyebutkan sekretaris Kabupaten Pesisir Barat bakal dipegang oleh Sobri atau mantan ajudan gubernur Lampung Predi.
Aset
Di sisi lain, Pemkab Lampung Barat terus menginventarisasi aset-aset yang akan diserahkan ke Pemkab Pesisir Barat. Penyerahan aset masih menunggu persetujuan DPRD Lambar.
Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri, usai menghadiri rapat paripurna penyampaian LKPj. bupati 2012 di aula DPRD Lambar, kemarin (23-4), mengatakan Pemkab Lampung Barat segera menyerahkan aset yang ada di wilayah pesisir kepada DOB Pesisir Barat yang kini resmi menjadi kabupaten baru.
"Secepatnya akan kami serahkan aset, baik yang diam maupun bergerak, kepada pesisir Barat, sudah kami inventarisasi tinggal menunggu proses penghapusan oleh DPRD. Kami ini enggak neko-neko dan lurus-lurus saja," kata Mukhlis.
Mukhlis yakin dengan mekarnya DOB Pesisir Barat tidak akan mengganggu proses pembangunan di kabupaten induk. Justru kedua wilayah tersebut akan semakin cepat pembangunannya karena terfokus di 15 kecamatan yang selama ini harus dibagi ke 26 kecamatan.
"Kami yakin Lampung Barat akan semakin cepat berkembang, begitu juga pesisir barat karena pembangunan akan lebih terfokus," ujar dia.Ketua DPRD Lambar Dadang Sumpena mengatakan untuk penyerahan aset, baik bergerak maupun aset diam, yang ada di wilayah pesisir, terlebih dahulu harus melalui persetujuan rapat paripurna DPRD.
"Kami harus paripurnakan terlebih dahulu karena kaitannya dengan penghapusan aset, setelah itu baru diserahkan ke Pesisir Barat, dan secepatnya akan kami bahas," kata Dadang
Ke-21 jabatan eselon II yang akan diisi untuk melaksanakan pemerintahan daerah otonomi baru bersama Penjabat (Pj.) Bupati Pesisir Barat Kherlani itu di antaranya adalah sekretaris kabupaten, 3 asisten, 1 sekretaris DPRD, 10 kepala dinas, dan 6 kepala lembaga teknis.
Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Lampung Barat Burlianto Eka Putra, Rabu (24-4), mengatakan pelantikan digelar di Gedung Wanita Krui. Usai pelantikan itu, Gubernur bersama rombongan akan meninjau lokasi perkantoran Pemkab Pesisir Barat.
Adapun jabatan eselon II yang akan dilantik itu adalah jabatan sekkab Pesisir Barat. Kemudian, asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahtraan Rakyat, asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, asisten Bidang Administrasi Umum, serta sekretaris Dewan.
Ke-10 dinas tersebut di antaranya Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga; Dinas Kesehatan; Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan, dan Catatan Sipil; Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informasi; dan Dinas Pekerjaan Umum.
Selanjutnya, Dinas Koperasi, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif; Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan; Dinas Peternakan, Kelautan, dan Perikanan; serta Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Kemudian enam lembaga teknis daerah, yaitu Inspektorat; Bappeda; Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, dan Pemerintahan Desa; Kantor Lingkungan Hidup; Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan Pol-PP. Sementara camat dan sekretaris kecamatan juga direncanakan dilantik.
Sementara itu, informasi yang diperoleh menyebutkan ada empat pejabat berasal dari Pemkab Lampung Barat. Informasi juga menyebutkan sekretaris Kabupaten Pesisir Barat bakal dipegang oleh Sobri atau mantan ajudan gubernur Lampung Predi.
Aset
Di sisi lain, Pemkab Lampung Barat terus menginventarisasi aset-aset yang akan diserahkan ke Pemkab Pesisir Barat. Penyerahan aset masih menunggu persetujuan DPRD Lambar.
Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri, usai menghadiri rapat paripurna penyampaian LKPj. bupati 2012 di aula DPRD Lambar, kemarin (23-4), mengatakan Pemkab Lampung Barat segera menyerahkan aset yang ada di wilayah pesisir kepada DOB Pesisir Barat yang kini resmi menjadi kabupaten baru.
"Secepatnya akan kami serahkan aset, baik yang diam maupun bergerak, kepada pesisir Barat, sudah kami inventarisasi tinggal menunggu proses penghapusan oleh DPRD. Kami ini enggak neko-neko dan lurus-lurus saja," kata Mukhlis.
Mukhlis yakin dengan mekarnya DOB Pesisir Barat tidak akan mengganggu proses pembangunan di kabupaten induk. Justru kedua wilayah tersebut akan semakin cepat pembangunannya karena terfokus di 15 kecamatan yang selama ini harus dibagi ke 26 kecamatan.
"Kami yakin Lampung Barat akan semakin cepat berkembang, begitu juga pesisir barat karena pembangunan akan lebih terfokus," ujar dia.Ketua DPRD Lambar Dadang Sumpena mengatakan untuk penyerahan aset, baik bergerak maupun aset diam, yang ada di wilayah pesisir, terlebih dahulu harus melalui persetujuan rapat paripurna DPRD.
"Kami harus paripurnakan terlebih dahulu karena kaitannya dengan penghapusan aset, setelah itu baru diserahkan ke Pesisir Barat, dan secepatnya akan kami bahas," kata Dadang
Posting Komentar